Biaya Pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia

biaya pendirian pt

Salah satu hal utama yang kerap dipertanyakan oleh orang yang ingin mendirikan bentuk usaha PT (Perseroan Terbatas) adalah biaya pendirian PT itu sendiri.

Saat ini pemerintah tak menetapkan besaran atau nominal tertentu untuk modal dasar dalam pendirian PT. Pemerintah menyerahkan ini sepenuhnya kepada pemilik perusahaan, namun ketentuan ini berlaku hanya untuk bentuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) saja.

Untuk lebih memahaminya, perhatikan ulasan tentang biaya pendirian PT di bawah ini:

Modal Dasar Pendirian PT

Kebijakan mengenai modal dasar PT tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 32 dengan bunyi:

  • Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  • UU yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  • Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Namun kemudian ketentuan mengenai nilai sebesar Rp 50 juta tersebut diubah dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa besar modal dasar ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pendiri PT bersangkutan. Dengan demikian, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, tidak ada lagi ketetapan mengenai modal dasar minimum sebuah PT (tertentu).

Akan tetapi, PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memiliki cakupan lebih besar, akan diatur lebih lanjut minimum modal dasarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Biaya Notaris untuk Pendirian PT

Jika ingin mendirikan PT untuk usaha kecil atau UMKM, maka Anda tentu harus mengurus kepentingan yang berhubungan dengan notaris.

Baca juga:  Cara Terhormat Mengundurkan Diri dari Pekerjaan

Ketentuan mengenai biaya notaris dalam pendirian PT diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Permenkumham tersebut menetapkan bahwa setiap Notaris wajib menerapkan biaya jasa hukum untuk pendirian PT bagi UMKM. Yang dimaksud dengan UMKM menurut peraturan tersebut adalah:

Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:

  • Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  • Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta

Usaha Kecil

Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha.

Usaha kecil bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Jenis usaha kecil memenuhi kriteria:

  • Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 milyar

Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan. Selain itu, usaha menengah juga bisa diartikan sebagai badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan.

Jenis usaha ini tidak dimiliki, dikuasai, dan tidak menjadi bagian langsung maupun tidak dengan Usaha Kecil atau Besar dengan hasil penjualan tahunan:

  • Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar
Baca juga:  Syarat Membuat NPWP di Kantor Pelayanan Pajak

Setelah mengetahui perbedaan ketiganya, berikut rincian biaya jasa hukum notaris untuk pendirian PT bagi UMKM:

UMKM dengan modal dasar maksimal Rp 25 juta dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta, dengan rincian:

NoJenis KegiatanSatuanBesaran
1Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan PerseroanPer PersetujuanRp 300 ribu
2Biaya Akta NotarisPer AktaRp 500 ribu
3Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik IndonesiaPer PendirianRp 200 ribu

 

UMKM dengan modal dasar maksimal Rp 1 miliar dikenakan biaya sebesar Rp 5 juta dengan rincian:

NoJenis KegiatanSatuanBesaran
1Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan PerseroanPer PersetujuanRp 600 ribu
2Biaya Akta NotarisPer AktaRp 4 juta
3Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik IndonesiaPer PendirianRp 500 ribu

Beberapa dasar hukum yang bisa Anda jadikan acuan dalam pendirian PT adalah:

  • UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Selain beberapa hal penting di atas, sebagai pebisnis, Anda juga diharuskan mengerti tentang prosedur, syarat dan cara mendirikan PT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *