Cara Menghitung Lembur (Overtime) Karyawan

cara menghitung lembur

Setiap karyawan pasti pernah merasakan lembur kerja di kantornya, baik itu karena kemauan sendiri (karena pekerjaan belum selesai) ataupun tuntutan perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing mengenai lembur, termasuk waktu dan perhitungan lembur. Namun, tidak semua karyawan ataupun divisi HR (human resources) mengerti sepenuhnya mengenai aturan dan cara menghitung lembur.

Agar tidak salah mengerti, lebih baik pahami beberapa hal di bawah ini terlebih dulu:

Waktu Kerja dan Kriteria Waktu Lembur

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 Ayat (2) huruf a dan b, waktu kerja yang benar adalah tujuh jam dalam satu hari, dan 40 jam salam satu minggu untuk enam hari kerja.

Waktu kerja dalam UU tersebut juga disebutkan dengan perhitungan lembur delapan jam dalam satu hari, dan 40 jam dalam satu minggu untuk lima hari kerja.

Perlu dipahami bahwa ketentuan tersebut bisa saja tidak berlaku untuk sektor bisnis tertentu, misalnya pada industri media atau pekerja yang masuk dalam golongan jabatan tertentu yang menerima upah tinggi.

Sementara itu, waktu lembur adalah waktu yang digunakan untuk bekerja di luar waktu kerja. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 Pasal 1 yang mengatur tentang waktu lembur memiliki tiga ketentuan:

  • Waktu lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu, atau;
  • 8 (delapan) jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu, atau;
    Waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah
  • Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa waktu lembur tidak boleh melebihi 3 (tiga) jam per hari, atau 14 jam dalam seminggu.

Apa yang Dimaksud dengan Upah Kerja Lembur?

Upah kerja lembur adalah upah atau gaji yang karyawan dapatkan atas pekerjaan yang dilakukannya di luar jam kerja umum sesuai dengan jumlah waktu lembur yang dilakukannya.

Baca juga:  Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan

Syarat Kerja Lembur dan Kewajiban Perusahaan

Agar karyawan dan perusahaan dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan benar ketika berkaitan dengan lembur, sebaiknya lakukan beberapa hal ini:

  • Pembuatan permintaan lembur tertulis dari perusahaan dan disertai persetujuan dari karyawan yang terkait
    Jelaskan perincian atau detail pelaksanaan lembur, misalnya seperti nama karyawan, waktu, tujuan lembur, besar upah yang diberikan dan sebagainya
  • Bukti persetujuan dengan tanda tangan karyawan dan perusahaan sesuai dengan Peraturan Kemenakertrans No. KEP. 102/MEN/VI/2004 Pasal 6

Selain beberapa hal di atas, untuk membantu karyawan melaksanakan kerja lembur mereka sebaiknya perusahaan turut memberikan waktu istirahat maupun persediaan makanan dan minuman selama waktu lembur.

Perhitungan Lembur

Cara menghitung lembur ini didasarkan pada upah atau gaji bulanan dengan hitungan satu jam adalah 1/173 upah sebulan sesuai dengan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004. Upah sebulan yang dimaksud adalah 100% upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja

  • Jam pertama: 1,5 x 1/173 x upah sebulan
  • Jam kedua dan ketiga: 2 x 1/173 x upah sebulan. Atau 75% upah bila terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap dengan ketentuan upah sebulan tidak boleh lebih rendah daripada UMP (Upah Minimum Provinsi).

Contoh kasus:

Jam kerja Susi adalah delapan jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Ia diharuskan kerja lembur selama dua jam per hari selama dua hari. Upah yang diterima Susi adalah Rp 4 juta sebulan (sudah termasuk tunjangan). Bagaimana perhitungan upah lembur yang diperoleh Susi?

Lembur jam pertama: 2 jam (selama dua hari) x 1,5 x 1/173 x Rp 4 juta = Rp 69.364,-

Lembur jam selanjutnya: 2 jam (selama dua hari) x 2 x 1/173 x Rp 4 juta = Rp 92.485,-

Total uang lembur yang didapat Susi adalah: Rp 69.364 + Rp 92.485 = Rp 161.849,-

Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Libur

Untuk enam hari kerja per minggu atau 40 jam dalam seminggu:

  • 7 jam pertama = 2 kali upah per jam = 7 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
  • Jam ke-8 = 3 kali upah per jam = 1 jam x 3 x 1 /173 x upah sebulan
  • Jam ke-9 sampai jam ke-10 = 4 kali upah perjam = 1 jam x 4 x 1/173 x upah sebulan
Baca juga:  Biaya Pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia

Untuk hari libur resmi yang jatuh pada hari kerja terpendek, misalnya Jumat:

  • 5 jam pertama = 2 kali upah per jam = 5 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
  • Jam ke-6 = 3 kali upah per jam = 1 jam x 3 x 1/173 x upah sebulan
  • Jam ke-7 dan ke-8 = 4 kali upah per jam = 1 jam x 4 x 1/173 x upah sebulan

Untuk lima hari kerja per minggu atau 40 jam per minggu:

  • 8 jam pertama = 2 kali upah per jam = 9 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
  • Jam ke-9 = 3 kali upah per jam = 1 jam x 3 x 1/173 x upah sebulan
  • Jam ke-10 sampai jam ke-11 = 4 kali upah per jam = 1 jam x 4 x 1/173 x upah sebulan

Contoh kasus:

Ricky bekerja selama delapan jam sehari atau 40 jam per minggu, dengan dua hari istirahat yaitu Sabtu dan Minggu. Namun karena adanya proyek tertentu, perusahaan meminta Ricky untuk kerja lembur dan masuk di hari Sabtu selama enam jam. Bagaimana perhitungan upah lembur yang diperoleh Ricky?

Ricky memiliki gaji sebesar Rp 3,8 juta yang terdiri dari upah pokok, tunjangan teta[ dan tunjangan tidak tetap. Berarti upah sebulan Ricky = 75% upah sebulan, dengan perhitungan 75% x Rp 3,8 juta = Rp 2,85 juta.

Jika waktu kerja lembur jatuh pada hari libur/istirahat, upah lembur dihitung 2 kali upah per jam untuk delapan jam pertama kerja. Sesuai dengan rumus di atas, maka upah lembur Ricky:

6 jam kerja x 2 x 1/173 x Rp 2,85 juta = Rp 197.688,-

Bagaimana Jika Perusahaan Tak Membayarkan Upah Lembur?

Perusahaan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 78 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Tenaga Kerja no.13/2003, yakni sanksi pidana kurungan paling singkat selama 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.

Ketentuan sanksi tersebut tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 187 ayat 1.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *