Inilah Cara Menghitung Pesangon Karyawan

cara menghitung pesangon

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pesangon adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada tiga jenis pesangon yang diberikan berdasarkan alasan pemutusan hubungan kerja yaitu Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH).

Peraturan tersebut juga mengatur bagaimana ketentuan perhitungan atau cara menghitung pesangon sesuai dengan jenis pesangon itu sendiri.

Agar tidak terjadi kesalahan mengenai besarnya uang yang akan Anda terima atau berikan ke karyawan yang terkena PHK, lihat cara menghitung pesangon seperti berikut ini.

1. Uang Pesangon (UP)

Untuk menghitung besarnya uang pesangon yang harus dikeluarkan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

  • Masa kerja < 1 tahun = 1 bulan upah
  • Masa kerja 1 tahun/lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah
  • Masa kerja 2 tahun/lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah
  • Masa kerja 3 tahun/lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah
  • Masa kerja 5 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 5 bulan upah
  • Masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 7 tahun = 6 bulan upah
  • Masa kerja 7 tahun/lebih tetapi kurang dari 8 tahun = 7 bulan upah
  • Masa kerja 8 tahun/lebih = 9 bulan upah

Upah di sini adalah keseluruhan jumlah gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap seperti transportasi, kesehatan atau makan. Namun, perlu diketahui bahwa tunjangan tetap pada setiap perusahaan bisa saja berbeda.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Seseorang yang telah bekerja minimal tiga tahun di sebuah perusahaan memiliki hak untuk menerima penghargaan berupa uang apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Ketentuan ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (3) dengan rincian besaran UPMK sebagai berikut:

  • Masa kerja 3 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
  • Masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
  • Masa kerja 9 tahun/lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
  • Masa kerja 12 tahun/lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
  • Masa kerja 15 tahun/lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
  • Masa kerja 18 tahun/lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
  • Masa kerja 21 tahun/lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
  • Masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah
Baca juga:  Menahan Ijazah Karyawan atau Membangun Kepercayaan?

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

Selain dua hal di atas, karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja juga berhak atas uang penggantian hak sebagai pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Uang penggantian ini diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (4) dengan ketentuan:

  • Cuti tahunan yang belum sempat diambil atau belum gugur
  • Biaya transportasi pekerja (termasuk keluarga) ke tempat dimana ia diterima bekerja (uang ini biasanya diberikan ketika pekerja/karyawan ditugaskan ke lain daerah yang cukup jauh dan sulit dijangkau; perusahaan biasanya memberikan uang ganti transportasi)
  • Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) bagi yang memenuhi syarat
  • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Selain peraturan pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (1) – (4), ada beberapa alasan pemutusan hubungan kerja yang disebutkan dalam UU dan besaran uang pesangon yang berhak didapatkan sebagai berikut:

Jenis PHKUPUPMKUPHUang PisahUU Ketenagakerjaan
Pengunduran diri tanpa tekanan sesuai prosedurUPHUang PisahPasal 162 Ayat (1)
Tidak lulus masa percobaanPasal 154
Selesainya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) / Masa KontrakPasal 154 huruf b
Pekerja melakukan pelanggaran perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan1x1xUPHPasal 161 Ayat (3)
Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha2x1xUPHPasal 169 Ayat (1)
Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan)1x1xUPHPasal 153
PHK masal karena perusahaan bangkrut1x1xUPHPasal 164 (1)
PHK masal karena perusahaan melakukan efisiensi2x1xUPHPasal 164 (3)
Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena peleburan, penggabungan atau perubahan status perusahaan1x1xUPHPasal 163 Ayat (1)
Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena peleburan, penggabungan, dan perubahan status perusahaan2x1xUPHPasal 163 Ayat (2)
Perusahaan pailit1x1xUPHPasal 165
Pekerja meninggal dunia2x1xUPHUang PisahPasal 166
Pekerja mangkir dari tugas selama 5 hari atau lebih dan telah mendapat panggilan 2 kali berturut-turut-UPHUang PisahPasal 168 Ayat (1)
Sakit berkepanjangan atau kecelakaan kerja (masa kerja diatas 12 bulan)2x2xUPHPasal 172
Usia  pensiun2x1xUPHPasal 167
Pekerja ditahan dan tidak dapat memenuhi tugas (masa kerja diatas 6 bulan)1xUPHPasal 160 Ayat (7)
Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah1xUPHPasal 160 Ayat (7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *