Cara Menghitung PPh 21 karyawan

Anda yang bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi pasti sudah mengenal dengan istilah pajak. Nominal atau jumlah upah yang Anda terima setiap bulannya secara bersih adalah jumlah upah yang sudah dipotong oleh PPh 21.

Agar transparan, Anda pasti ingin tahu mengenai cara menghitung PPh 21. Namun sebelum itu, pelajari lebih dulu beberapa hal di bawah ini:

Apa yang Dimaksud dengan PPh 21?

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang dikenal dengan sebutan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Siapa Saja Peserta Wajib Pajak?

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak, Nomor: PER – 16/PJ/2016 Bab III Pasal 3, penerima penghasilan atau peserta wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

• Pegawai
• Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
• Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa
• Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
• Mantan pegawai
• Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Bagi Anda yang masih asing mendengar istilah ini, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak, Nomor: PER – 16/PJ/2016 Bab V Pasal 9:

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

• Pegawai Tetap
• Penerima pensiun berkala
• Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
• Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

5. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Tarif PPh 21

Mengacu pada UU nomor 36 tahun 2008 Pasal 17, tarif pajak yang diterapkan bagi peserta wajib pajak adalah sebagai berikut:

• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%
• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan pajak sebesar 15%
• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan pajak sebesar 25%
• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 dikenakan pajak sebesar 30%
• Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Perhitungan PPh 21 akan disesuaikan dengan besarnya tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang sedang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Pasal 1, besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

• Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
• Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
• Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-­Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­Undang Nomor 36 Tahun 2008
• Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Menghitung PPh 21 untuk Karyawan Tetap

Bapak Adi merupakan pegawai pada perusahaan PT. X, menikah tanpa anak, memperoleh gaji Rp8.000.000.

PT. X mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.

PT. X menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Adi membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping, itu PT X juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT X membayar iuran pensiun untuk Adi ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 200.000

Sedangkan Adi membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000 Pada bulan Juli 2016 Adi hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Perhitungan tersebut hanya merupakan salah satu contoh atau kasus saja. Masih ada banyak lagi perhitungan berbeda yang bisa dilakukan dengan melihat pada, misalnya, tanggungan anak, tidak adanya BPJS, tidak adanya asuransi dan lain sebagainya.

Silakan gunakan fitur terbaru KaryaONE jika Anda ingin menghitung PPh 21 sesuai dengan kasus Anda masing-masing secara otomatis.