Pengertian K3, Tujuan, Prosedur, Hukum dan Contohnya

k3 adalah

K3 untuk Perusahaan – Karyawan yang bekerja di perusahaan khususnya perusahaan manufaktur memiliki berbagai macam resiko yang mengintai seperti kecelakaan atau tertimpa alat berat.

Ada berbagai macam penyebab dari kecelakaan kerja di antaranya adalah kelalaian karyawan, pemasangan alat yang tidak tepat, dan metode atau prosedur yang keliru dalam bekerja.

Karyawan adalah salah satu hal penting dalam perusahaan yang wajib dipelihara dan dijaga dengan baik selama berkontribusi di lingkungan kerja.

Untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja itulah K3 hadir. Apa itu K3?

Pada artikel ini selain mengetahui tentang apa itu K3, Anda juga dapat memahami pembagiannya berdasarkan industri, tujuan, prosedur, jenis bahaya dan dasar hukum K3.

Aplikasi HR Berbasis Cloud KaryaOne

Apa yang dimaksud dengan k3?

K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan upaya menghindari kemungkinan adanya musibah serta penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.

Menurut American Society of safety and Engineering (ASSE) K3 adalah bidang kegiatan yang bertujuan untuk menghindari seluruh jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.

Secara umum keselamatan kerja bisa dikatakan sebagai ilmu dan penerapannya yang berkaitan dengan mesin, perlengkapan kerja, pesawat, bahan dan proses pengolahannya, lingkungan kerja serta cara kerja untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian yang lain.

Keselamatan kerja juga meliputi penyediaan APD, perawatan mesin dan pengaturan jam kerja yang manusiawi.

K3 juga dikenal istilah Kesehatan Kerja, yaitu : suatu ilmu yang penerapannya untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pencegahan Penyakit Akibat Kerja meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemberian makan dan minum bergizi.

Sebutan k3 lainnya yaitu ergonomi, yang merupakan ilmu dan implementasi sistem dan desain kerja, keserasian manusia dan pekerjaannya, pencegahan kelelahan guna tercapainya pelaksanaan pekerjaan secara baik.

Dalam pelaksanaannya, K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan pada akhirnya bisa meningkatkan sistem dan produktivitas kerja.

Secara teoritis istilah-istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal sebagai berikut :

  • HAZARD (Sumber Bahaya), Suatu kondisi yang memungkinkan / dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan atau menghambat kemampuan pekerja yang ada
  • DANGER (Tingkat Bahaya), Peluang bahaya sudah tampak (keadaan bahaya sudah ada namun bisa dicegah dengan berbagai tindakan preventif.
  • RISK, prediksi tingkat keparahan jika terjadi bahaya dalam siklus tertentu
  • INCIDENT, Timbulnya kejadian yang berbahaya (kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat/telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan/struktur
  • ACCIDENT, Kondisi bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian (manusia/benda)

Bagaimana pembagian K3 berdasarkan industri?

K3 dapat bermacam – macam pelaksanaannya tergantung jenis sektor dan industri. Pekerja konstruksi akan memerlukan pencegahan bahaya jatuh, sedangkan nelayan menghadapi risiko tenggelam.

Sektor dan industri apa yang memiliki paling banyak risiko berbahaya?

Biro Statistik Buruh Amerika Serikat menyebutkan bahwa, pertambangan, pengerjaan logam, penerbangan, industri kayu, perikanan, transportasi dan pertanian adalah sektor industri yang paling berbahaya.

1. Konstruksi

Konstruksi merupakan salah satu pekerjaan yang sangat beresiko di dunia, menghasilkan tingkat kematian yang paling banyak di antara sektor lainnya. Risiko jatuh adalah penyebab kecelakaan paling tinggi.

Penggunaan perlengkapan keselamatan yang memadai seperti guardrail dan helm, serta pelaksanaan prosedur pengamanan semacam pengecekan tangga non-permanen dan scaffolding mampu mengurangi risiko kecelakaan.

Tahun 2010, National Health Interview Survey mengidentifikasi faktor organisasi kerja dan psikososial dan paparan kimiawi/fisik pekerjaan yang mampu meningkatkan beberapa risiko dalam K3.

Di antara semua pekerja konstruksi di Amerika Serikat, 44% tidak mempunyai standar pengaturan kerja, sementara pekerja di sektor lainnya hanya 19%.

Selain itu 55% pekerja konstruksi memiliki pengalaman ketidakamanan dalam bekerja, dibandingkan 32% pekerja di sektor lainnya.

24% pekerja konstruksi terpapar asap yang bukan pekerjaannya, dibandingkan 10% pekerja di sektor lainnya.

2. Pertanian

Paparan asap mesin, kebisingan dan bahan kimia seperti pestisida bisa menyebabkan penyakit paru, sakit kulit bahkan kanker.

Kecelakaan yang paling umum yaitu dalam penggunaan alat dan mesin pertanian, seperti traktor terguling.

Industri pertanian beresiko mengganggu organ seks dan kelainan kelahiran bayi, hal tersebut diakibatkan oleh bahan kimia yang digunakan dalam pertanian.

Jumlah jam kerja para pekerja di bidang pertanian di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa 37% pekerja memiliki jam kerja 48 jam seminggu, dan 24% bekerja lebih dari 60 jam seminggu.

Dipercaya tingginya jam kerja tersebut mengakibatkan tingginya risiko kecelakaan.

Dari semua pekerja, 85% bekerja di luar ruangan lebih sering dibandingkan sektor lainnya yang hanya 25%.

3. Sektor jasa

Beberapa pekerjaan di sektor jasa terkait dengan industri manufaktur dan industri primer lainnya, namun tidak terpapar risiko yang sama.

Masalah kesehatan utama dari pekerjaan di sektor jasa yaitu obesitas dan stres psikologis serta kelebihan jam kerja.

4. Pertambangan dan perminyakan

Pekerja di sektor perminyakan dan pertambangan memiliki risiko terpapar bahan kimia dan asap yang membahayakan kesehatan.

Risiko kulit terpapar bahan kimia berbahaya, menghirup asap, hingga risiko lain seperti homesick sebab tempat kerja yang jauh dari rumah, seperti di area lepas pantai.

Apa tujuan k3?

Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah :

  • Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
  • Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
  • Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 2.

Bagaimana prosedur k3?

Prosedur K3 adalah serangkaian proses yang dijalankan dalam sebuah pekerjaan dimulai dengan penilaian mengenai risiko terkait pekerjaan tersebut.

Penilaian risiko berguna untuk menjamin keselamtan dan kesehatan seluruh karyawan selama mereka sedang menyelesaikan tugas di dalam ruang lingkup pekerjaan.

Namun, kebanyakan tempat kerja biasanya sudah ada prosedur K3 dan sudah ditentukan tetapi masing – masing memiliki ciri yang sesuai dengan tempat dan bidang kerjanya.

Oleh karena, kami menyediakan 10 prosedur K3 secara umum yang dapat dijadikan sebagai referensi Anda.

  1. Keselamatan adalah masalah semua orang

Jangan biarkan jika ada sesuatu yang salah, diskusi berkala dengan rekan kerja, supervisor dan pekerja merupakan kunci terhadap keselamatan.

Karenanya, kembangkan sistem pertukaran informasi, ide dan permasalahan serta rentang waktu untuk pengecekan berkala.

Perbaikan kecil atau harian merupakan kunci dari lingkungan kerja yang aman dan produktif.

  1. Gunakan Ruangan dengan baik

Jangan mencampurkan ruangan untuk bekerja, istirahat dan gudang. Bersihkan ruang kerja, dan lengkapi dengan penerangan yang memadai. Air minum dan fasilitas kamar kecil yang bersih harus tersedia.

  1. Cek ruang kerja Anda

Jadwalkan beberapa menit untuk mengecek ruang kerja Anda, idealnya Anda harus bekerja pada ketinggian bahu dalam postur tubuh alami yang mengurangi gerakan penunduk, menekuk ataupun mengangkat tangan.

Barang-barang yang sering dipakai harus berada dalam jangkauan anda.

  1. Pasang Pengaman

Pastikan mesin dengan bagian bergerak yang berbahaya tetap terjaga, juga koneksi listrik dan kabelnya dalam pabrik. Periksa dan rawat peralatan Anda secara teratur.

Periksa setidaknya satu bulan sekali untuk memastikan tidak ada bagian – bagian rusak atau tidak stabil.

  1. Pikirkan Lingkungan Anda

Bukan hanya pabrik yang memapari Anda dengan bahaya seperti debu, kimia, suara dan panas. Kantor dan rumah sama-sama punya potensi bahaya. Karenanya maksimalkan ventilasi udara alami.

Bahan kimia harus diberi label secara baik dan disimpan ditempat yang aman. Jaga temperatur udara.

Apabila panas atau dingin menjadi masalah pertimbangan insulasi.

  1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Pastikan tersedia pakaian dan alat pelindung diri, seperti kacamata sepatu, sarung tangan, helm dan lain sebagainya.

Pertolongan pertama penting, dan latihlah para karyawan cara menggunakannya.

  1. Gunakan Alat Bantu

Gunakan alat bantu yang terpelihara baik untuk mengangkat atau memindahkan benda-benda berat dan sulit.

  1. Perubahan sama baiknya dengan istirahat

Variasikan kegiatan Anda atau karyawan, kegiatan yang monoton dan membosankan merupakan musuh dari kualitas, produktivitas serta keselamatan.

Menciptakan suasana dan kondisi kerja yang menarik dapat mengembangkan keterampilan baru.

  1. Perhatian Khusus

Beberapa rekan kerja membutuhkan perhatian khusus agar bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Karenanya pertimbangan kebutuhan perempuan hamil, penyandang cacat, pekerja pendatang atau orang berusia lanjut.

  1. Beristirahat

Terakhir, jangan lupa beristirahat, istirahat singkat secara berkala membantu meningkatkan produktivitas, kualitas kerja dan menurunkan tingkat kecelakaan.

Untuk jangka panjang, jangan menganggap libur kerja ataupun berlibur sebagai kemewahan, karena dapat mencegah kelelahan dalam bekerja.

Apa saja jenis bahaya dalam k3?

Secara umum terdapat 5 (lima) faktor bahaya K3 di tempat kerja, antara lain : faktor bahaya mekanis, listrik, kimiawi, fisik dan biologis.

Apa yang dimaksud dengan bahaya mekanis?

Merupakan bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanik yang digerakkan secara manual atau dengan penggerak.

Bagian yang bergerak pada mesin mengandung bahaya, seperti: gerakan memotong, menempa, menjepit, menekan, mengebor dan bentuk gerakan lainnya.

Gerakan mekanis ini dapat menimbulkan cedera atau kerusakan, seperti: tersayat, tergores, terjepit, terpotong, terkupas dan lain sebagainya.

Apa yang dimaksud dengan bahaya listrik?

Merupakan bahaya yang berasal dari energi listrik. Energi listrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya, seperti sengatan listrik, hubungan singkat dan kebakaran.

Di tempat kerja banyak ditemukan bahaya listrik, baik dari jaringan listrik, peralatan kerja maupun mesin-mesin yang menggunakan energi listrik.

Kondisi potensi bahaya, seperti kontak dengan listrik akibat kurang kehati-hatian dapat terjadi selama analisis rekayasa, instalasi, pelayanan, tes serta pemeliharaan listrik dan peralatan listrik.

Apa yang dimaksud dengan bahaya kimiawi?

Merupakan bahaya yang berasal dari bahan yang dihasilkan selama produksi. Bahan ini terhambur ke lingkungan karena cara kerja yang salah, kerusakan atau kebocoran dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam proses kerja.

Bahan kimia yang terhambur ke lingkungan kerja dapat menyebabkan gangguan lokal dan gangguan sistemik.

Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia antara lain:

  • Keracunan oleh bahan kimia yang bersifat beracun (toxic)
  • Iritasi, oleh bahan kimia yang memiliki sifat iritasi, seperti asam keras, cuka air aki dan lainnya
  • Kebakaran dan peledakan
  • Polusi dan pencemaran lingkungan

Apa yang dimaksud dengan bahaya fisik?

Bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan – gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus menerus oleh faktor fisik.

Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika antara lain kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro dan sinar ultra ungu.

Faktor – faktor ini mungkin berasal dari bagian tertentu yang dihasilkan dari proses produksi atau produk samping yang tidak diinginkan.

Contoh kasusnya adalah mesin las, speaker, atau suara kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga mengeluarkan suara yang terlalu bising diatas nilai ambang batas yang memekakan telinga.

Jika terlalu lama terpapar oleh bising, pekerja dapat mengalami gangguan pendengaran seperti penurunan pendengaran hingga tuli.

Apa yang dimaksud dengan bahaya biologis?

Bahaya biologis adalah bahaya yang ada di lingkungan kerja, yang disebabkan infeksi akut dan kronis oleh parasit, jamur dan bakteri.

Bahaya biologis juga dapat dikatakan sebagai bahaya yang bersumber dari unsur biologi seperti flora dan fauna yang terdapat di lingkungan kerja atau berasal dari aktivitas kerja.

Potensi bahaya ini ditemukan dalam industri makanan, farmasi, pertanian, pertambangan, minyak dan gas bumi.

Apa saja dasar hukum K3?

Sebelum membahas dasar hukum K3, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tingkatan peraturan perundangan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tingkatan peraturan perundangan di Indonesia terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum K3 dalam Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 sebagai undang-undang tertinggi di Indonesia, telah menjadi landasan hukum bagi peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang lain.

Hal ini bisa kita lihat dalam Pembukaan Undang-undang 1 tahun 1970 bagian “mengingat” yang menyebutkan pasal 5, 20 dan 27 dari Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 20

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Dasar Hukum K3 berupa Undang-undang

Undang-undang merupakan tingkatan kedua sebagai dasar hukum K3 di Indonesia.

Setiap undang-undang mengatur sanksi juga atas ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang. Beberapa undang-undang yang terkait dengan K3 adalah :

Undang-undang Uap tahun 1930

Undang-undang yang paling tua dalam pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah Undang-undang Uap tahun 1930 setelah dicabutnya Veiligheidsreglement tahun 1910 (Stbl. No. 406). Undang-undang Uap tahun 1930 menyebutkan:

Pasal 6

(1) “Adalah dilarang untuk menjalankan atau mempergunakan sesuatu pesawat uap dengan tidak mempunyai Izin untuknya, yang diberikan oleh Kepala Jawatan Pengawasan keselamatan Kerja.”

(2) “Dengan Peraturan Pemerintah dapatlah ditunjuk pesawat-pesawat uap atau atas nama tidak berlaku ayat sebelum ini”.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang ini bisa dibilang sebagai undang-undang induk yang banyak dijadikan pertimbangan dasar hukum oleh peraturan perundangan lain di bawahnya. Undang-undang 1 tahun 1970 menyebutkan tentang:

BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

  1. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
  2. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
  3. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
  4. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
  5. memberi pertolongan pada kecelakaan;
  6. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
  7. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
  8. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
  9. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
  10. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
  11. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
  12. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
  13. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
  14. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
  15. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
  16. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
  17. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
  18. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ini mengatur tentang hubungan ketenagakerjaan termasuk terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh pelindungan atas :

  1. keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. moral dan kesusilaan; dan
  3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum K3 berupa Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai bentuk peraturan pelaksana dari undang-undang terkait.

Banyak peraturan pemerintah yang terkait dengan K3, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:

  1. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
  2. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

(3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Dasar Hukum K3 berupa Peraturan Presiden

Salah satu Peraturan Presiden yang mengatur terkait dengan keselamatan kerja adalah Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/Convention 187, 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006). Peraturan Presiden 34 tahun 2014 berisi:

Pasal 1

(1) Mengesahkan Convention Concerning the Promotional Framework for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006 (Konvensi mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) yang telah diadopsi oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional dalam sidang ketenagakerjaan internasional ke-95 pada tanggal 15 Juni 2006 di Jenewa, Swiss.

Dasar Hukum K3 berupa Peraturan Daerah Provinsi

Salah satu contoh dasar hukum K3 berupa Perda Provinsi adalah Peraturan Gubernur Jakarta nomor 143 tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung Dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

Pasal 5

(1) Pemilik, pengguna dan/ atau badan pengelola yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.

(2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Fire Safety Manager yang bertindak sebagai Kepala MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.

(3) Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.

Dasar Hukum K3 berupa Peraturan Menteri

Meskipun peraturan Menteri tidak ada dalam tingkatan peraturan perundangan yang sudah disebutkan di atas, namun peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Contoh Peraturan Menteri adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 2018 yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja:

Pasal 2

Pengusaha dan/atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja

 

Apakah perusahaan wajib memberlakukan k3?

Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan di dalam undang – undang.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh perusahaan diharuskan melakukan upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh.

Caranya dengan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Sebelum adanya UU Ketenagakerjaan, K3 telah diatur lebih dulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (“UU 1/1970”). Yang diatur oleh UU ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja.

Tempat kerja apa yang dimaksud? Pasal 1 angka 1 UU 1/1970 berbunyi:

“tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2;

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut;

Tempat kerja yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1970 adalah tempat kerja di mana:

  1. dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya, atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan;
  2. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
  3. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan;
  4. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan;
  5. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan; dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;
  6. dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
  7. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
  8. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
  9. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
  10. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut, atau terpelanting;
  11. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
  12. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
  13. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
  14. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon;
  15. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
  16. dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
  17. diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

Ini artinya, di tempat kerja dimana dilakukan kegiatan di atas, diperlukan aturan K3.

Lebih khusus lagi, aturan K3 dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“PP 50/2012”), yakni yang tercantum dalam Pasal 5 PP 50/2012:

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 di perusahaannya.

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:

a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

3. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja.

Jika perusahaan Anda mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, maka perusahaan tersebut wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 ) di dalamnya.

Namun dari segi lingkungan kerja perusahaan jasa konsultasi hukum yang umumnya minim potensi bahaya yang tinggi, maka perusahaan tersebut tidak wajib menerapkan SMK3 di dalamnya.

Dalam hal tertentu tidak semua perusahaan harus memiliki divisi K3 (divisi yang melakukan pengesahan yang lengkap untuk norma K3, seperti pengesahan penggunaan listrik di tempat kerja, pengesahan penggunaan instalasi penyalur petir, dan pemakaian instalasi proteksi kebakaran).

Tapi secara umum, jika mengandung potensi bahaya tinggi, maka perusahaan harus mempunyai divisi K3 yang mengelola hal-hal tersebut.

Jika sebuah kantor perusahaan hukum berada di suatu gedung, maka penerapan SMK3 nya melekat pada pengelola gedung.

Misalnya K3 penggunaan listrik, K3 elevator, K3 alat pemadam kebakaran, dan sebagainya.

Semua itu dikelola oleh manajemen gedung. Perusahaan Anda tidak perlu mengelola seluruh aspek K3 seperti adanya SMK3.

Referensi : Undang-Undang Keselamatan Kerja

 

Banner KaryaOne - Aplikasi Penggajian Karyawan Terbaik

 

__________
KaryaONE adalah Software HR dan Payroll System Indonesia yang membantu menyederhanakan proses administrasi SDM, sehingga Anda bisa lebih fokus pada bisnis Anda. Solusi yang kami berikan meliputi pengelolaan absensi, cuti, izin, lembur, penggajian, dan talent management. KaryaONE terjangkau bagi semua kalangan pelaku bisnis, mulai dari UKM, UMKM hingga korporasi. Gunakan KaryaONE sekarang juga, coba gratis 30 Hari atau undang demo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *