Ketentuan Mengenai Kerja Magang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Back to Pos

Magang merupakan salah satu bentuk pelatihan kerja yang semakin dibutuhkan pengalamannya dalam dunia kerja. Beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta pun mewajibkan mahasiswa-mahasiswi nya untuk mengambil magang sebagai salah satu syarat kelulusan. Lagipula, biasanya lulusan tanpa pengalaman kerja akan lebih sulit untuk bersaing di dunia kerja.

Walau magang hanya berstatus bentuk pelatihan kerja nyata, keahlian atau skill serta pengalaman yang didapatkanlah yang diincar oleh pesertanya. Jadi, Anda perlu mengetahui ketentuan mengenai kerja magang di Indonesia, yang sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan berikut ini.

banner_karyaone

Pengertian Magang

Dalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan tentang definisi dari magang/pemagang:

“Pemagang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu”

Dalam kalimat terakhir pasal 1 ayat (11) UU Ketenagakerjaan di atas juga disebutkan tujuan atau goal dari magang, yakni untuk menguasai keahlian (skill) tertentu, seperti yang dilansir dari Hukumonline.com.

Perjanjian atau kontrak magang

Seperti halnya perjanjian atau kontrak kerja, magang juga terikat pada perjanjian/kontrak. Melansir dari Gajimu.com, isi perjanjian atau kontrak magang yang disepakati oleh pemagang dan perusahaan sekurang-kurangnya mencantumkan:

  • Hak dan kewajiban peserta magang dan perusahaan
  • Pembiayaan
  • Jangka waktu magang
  • Jenis program dan bidang kejuruan
  • Jumlah peserta magang

Disebutkan dalam pasal 7 UU Ketenagakerjaan bahwa jangka waktu magang dibatasi paling lama satu tahun. Sedangkan, usia peserta magang diharuskan minimal 18 (delapan belas) tahun.

Hak dan kewajiban peserta magang serta perusahaan

Khusus untuk hak dan kewajiban peserta magang dan juga perusahaan yang dilakukan dalam negeri, sudah diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) serta pasal 16 ayat (1) dan (2) PerMenakertrans Nomor PER/22/MEN/IX/2009. Peserta magang memiliki hak untuk:

  • Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti proses magang;
  • Memperoleh uang saku dan/atau uang transportasi;
  • Memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan;
  • Memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.

Peserta magang memiliki kewajiban untuk:

  • Menaati perjanjian pemagangan;
  • Mengikuti program pemagangan sampai selesai;
  • Mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan penyelenggara pemagangan; dan
  • Menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan.

Sedangkan untuk perusahaan penyelenggara magang, memiliki hak untuk:

  • Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagang; dan
  • Memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

Ada pula kewajiban perusahaan penyelenggara magang, antara lain:

  • Membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
  • Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian magang;
  • Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  • Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta;
  • Mengevaluasi peserta pemagangan; dan
  • Memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus.

 

Jadi, apabila perusahaan Anda berniat untuk merekrut pekerja magang, pastikan Anda sudah memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sumber : Hukumonline

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to Pos