Penting! Komponen PPh 21 yang Harus Anda Ketahui

komponen pph 21

Komponen PPh 21 – PPh 21 adalah pemotongan penghasilan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemasukan untuk negara. Karena bersifat wajib, Anda perlu tahu komponen-komponen apa saja yang ada dalam perhitungan PPh 21.

Anda dapat langsung klik komponen pph 21 di bawah ini untuk langsung membaca deskripsinya. Setelah ini Anda akan lebih memahami cara menghitung PPh 21 dengan lebih baik

Banner KaryaOne - Payroll Software Indonesia

Komponen PPh 21

Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPh Pasal 21

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor merupakan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21. Apa saja unsur yang terdapat di dalamnya?

Penghasilan Rutin

komponen pph 21 - gaji pokok

Perhitungan PPh 21 tidak terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Adapun yang menjadi bagian dari penghasilan rutin tersebut yaitu :

Gaji Pokok

Pertama ada gaji pokok yang termasuk ke dalam pendapatan rutin. Merupakan gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

Tunjangan

Kemudian ada juga tunjangan, yakni penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan lain-lain

Penghasilan Tidak Rutin

Komponen PPh 21 penghasilan bruto kedua adalah penghasilan tidak rutin, yang diartikan sebagai upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

Bonus

Dapat diartikan sebagai tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)

Ada juga tunjangan hari raya atau yang kita kenal sebagai THR, yang merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan pro rata dan dibayarkan 1 minggu menjelang hari raya keagamaan.

Tunjangan PPh 21

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto.

Sedangkan metode perhitungan pph 21 gaji bagi bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 ada 2 yaitu adalah metode gross-up dan metode net.

Upah Lembur

komponen pph 21 - upah lembur

Selanjutnya ada upah lembur sebagai tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pegawai melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan atau Premi Asuransi Karyawan yang Dibayarkan Perusahaan

BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di mana, setiap warga negara Indonesia dan asing (WNI/WNA) yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS.

Iuran BPJS ini dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk info lebih lanjut terkait BPJS Ketenagakerjaan, bisa Anda klik di sini.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

JKK merupakan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah.

Bisa juga ketika karyawan menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran ini biasanya dibayarkan oleh perusahaan secara penuh. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

 

Kelompok I(tingkat resiko sangat rendah)=Premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan
Kelompok II(tingkat resiko rendah)=Premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan
Kelompok III(tingkat resiko sedang)=Premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan
Kelompok IV(tingkat resiko tinggi)=Premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan
Kelompok V(tingkat resiko sangat tinggi)=Premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan

 

Jaminan Kematian (JK)

Selain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian juga termasuk ke dalam perhitungan PPh 21. Ini diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

Dalam hal ini, pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

BPJS Kesehatan (berlaku sejak Juli 2015)

Kartu-Peserta-BPJS-Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan dari pemerintah yang wajib diikuti oleh semua WNI. Jika Anda sudah bekerja, iuran ini sebagian akan dibayarkan oleh pemberi kerja.

Tarif iuran BPJS Kesehatan tersebut adalah 5% dari gaji per bulan, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai, hal tersebut telah diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2015.

Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap.

Batas gaji atau upah per bulan paling tinggi yang digunakan sebagai dasar perhitungan tersebut yaitu 2 kali PTKP dengan status kawin dan 1 anak. Kemudian, untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah”.

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (Jaminan Kesehatan, JP, JKK dan JK) secara penuh dengan metode net atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen PPh 21 penambah penghasilan bruto.

Pengurang Penghasilan Bruto

Dalam perhitungan PPh 21 ada komponen yang menambah penghasilan bruto dan ada juga yang dapat mengurangi. Apa saja komponen PPh 21 yang dianggap pengurang penghasilan bruto ?

Biaya jabatan

Biaya jabatan adalah beban (biaya) selama setahun yang berkaitan dengan pekerjaan seorang pekerja.

Dalam PTPK Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016, ditetapkan bahwa biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto setahun dan maksimal Rp 500.000 per bulan, atau Rp 6 juta per tahun. Mulai dari staf biasa hingga direksi berhak pengurang penghasilan bruto ini.

Biaya Pensiun

Ada juga biaya pensiun sebagai komponen PPh 21. Merupakan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan.

Besar biaya pensiun yang menjadi pengurang adalah 5% dari penghasilan bruto dan paling besar Rp 200.000 per bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.

Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan

Iuran BPJS yang dibayarkan karyawan, menjadi komponen pengurang penghasilan bruto. Apa saja iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang tersebut ?

Jaminan Hari Tua (JHT)

JHT adalah tabungan untuk dicairkan secara sekaligus sebagai bekal di masa pensiun ketika pekerja sudah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, pergi keluar negeri dan tidak kembali lagi, berhenti bekerja dan kepesertaan telah berlangsung selama 5 tahun atau meninggal dunia.

Perusahaan menanggung iuran sebesar 3,7%, dan pekerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja/perusahaan tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan.

Pengenaan pajaknya dilakukan pada saat karyawan menerima dana Jaminan Hari Tua. Sedangkan premi JHT yang dibayar oleh karyawan menjadi pengurang penghasilan bruto.

Jaminan Pensiun (JP)

Merupakan program dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

Iuran Jaminan Pensiun ini sebesar 3%, terdiri dari 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

BPJS Kesehatan (JKes)

Iuran BPJS Kesehatan 1% dibayarkan oleh peserta dari gaji atau upah sebulan.

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Ini merupakan komponen penting dalam menghitung PPh 21. Tidak semua penghasilan bruto dikenai pajak oleh pemerintah. Besarnya pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan beban keluarga yang mereka miliki.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016, berikut ini tarif PTKP terbaru yang perlu Anda ketahui:

Kategori IRp54.000.000/tahun atau Rp 4.500.000/bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
Kategori IIRp4.500.000/ tahun atau Rp 375.000/bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Kategori IIIRp 54.000.000/tahun atau Rp 375.000/bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Kategori IVRp 4.500.000/tahun atau Rp 375.000/bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

 

__________
KaryaONE adalah HR dan Software Payroll Indonesia yang membantu menyederhanakan proses administrasi SDM, sehingga Anda bisa lebih fokus pada bisnis Anda. Solusi yang kami berikan meliputi pengelolaan absensi, cuti, izin, lembur, penggajian, dan talent management. KaryaONE terjangkau bagi semua kalangan pelaku bisnis, mulai dari UKM, UMKM hingga korporasi. Gunakan KaryaONE sekarang juga, coba gratis 30 Hari atau undang demo.

Banner KaryaOne - Solusi HR, Payroll dan Talent management Indonesia

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *