Apa Itu Outsourcing? Pengertian, Praktik, Tantangan dan Harapan

Back to Blog

Outsourcing – Perkembangan dunia usaha dan industri di dunia kini terus bergerak mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Di satu sisi, ini membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat, tetapi di sisi lain perusahaan terkadang kesulitan merekrut karyawan dalam jumlah besar.

Maka muncullah sistem outsourcing dalam dunia kerja. Sistem ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di ranah global. Namun, apa itu outsourcing, bagaimana prakteknya di Indonesia, serta tantangan maupun harapannya? Berikut ulasannya yang bisa Anda simak.

banner_karyaone

Pengertian Outsourcing

Pertama-tama, kita akan membahas apa itu outsourcing. Secara garis besar, outsourcing ini dapat diartikan sebagai aktivitas mencari pekerja atau karyawan oleh pihak supplier atau penyedia tenaga kerja untuk perusahaan yang memerlukannya.

Perusahaan dan pihak supplier ini kemudian melakukan perjanjian yang telah disepakati untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh sebuah perusahaan tersebut.

Biasanya yang paling sering menggunakan outsourcing adalah posisi yang bergerak di bidang jasa keamanan (satpam), cleaning service, hingga tenaga pekerjaan lainnya seperti bagian pengemasan dan sebagainya.

Adanya outsourcing ini dirasa dapat menolong sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mencari karyawan sesuai standar baku yang sudah ditetapkan.

Terlebih lagi dalam jumlah yang tidak sedikit untuk industri manufaktur semisalnya. Jelas, hal ini membutuhkan banyak tenaga kerja yang tidak mungkin mereka seleksi satu per satu.

Di sinilah pihak supplier dapat membantunya dengan menyediakan tenaga kerja yang dimaksud. Bisa dibilang, dengan kata lain pihak supplier ini adalah pihak ketiga yang menjembatani tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Praktik Outsourcing di Indonesia

Di Indonesia sendiri praktik outsourcing sudah berkembang begitu pesat sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi di Indonesia sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Namun, perusahaan tidak mampu bekerja sendirian dalam menyeleksi calon karyawannya, maka supplier pun satu per satu mulai berdiri. Agar penyelenggaraan outsourcing berjalan dengan baik, maka pemerintah membuat aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menakertrans Nomor 19 Tahun 2012.

Ada satu hal yang hingga kini menjadi dilema, terutama bagi tenaga kerja outsourcing di Indonesia. Di satu sisi, mereka harus menaati aturan perusahaan penyalur, tetapi disisi lain mereka juga harus patuh pada aturan di mana mereka bekerja.

Apabila mereka (tenaga kerja) dirasa mematuhi kedua aturan itu, barulah mendapatkan upah dari perusahaan penyalur. Beda halnya dengan karyawan yang langsung berada di perusahaan, mereka akan memperoleh gaji dari perusahaan dimana dia bekerja.

Sementara, bagi tenaga kerja outsourcing, mereka harus menunggu perusahaan supplier mendapatkan pembayaran dari perusahaan di mana dia bekerja, barulah mendapatkan upah.

Dilema inilah yang menjadi tantangan bagi perusahaan di Indonesia, namun jika dikelola dengan baik tantangan ini tentu akan menjadi sebuah harapan baru di era pasar bebas.

Tantangan dan Harapan Outsourcing

Selain mengenai pembayaran upah seperti dijelaskan sebelumnya, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja outsourcing kian komplek.

Terkadang banyak tenaga kerja yang menolak sistem outsourcing ini, mereka beranggapan tidak dapat mendapatkan hak-haknya seperti tunjangan dan lainnya dari perusahaan di mana dia bekerja.

Sebenarnya permasalahan ini kebanyakan terletak pada perusahaan supplier itu sendiri. Pihak perusahaan inti membayar upah ke perusahaan supplier sudah sesuai ketentuan.

Namun, terkadang masih dipotong dengan biaya administrasi dan sebagainya sehingga upah yang diterima pekerja menjadi berkurang. Idealnya, dalam perjanjian kontrak, pekerja outsourcing mendapatkan upah kerja 90%, sementara 10% merupakan manajemen fee untuk perusahaan supplier.

Selain itu, masih ada beberapa ketentuan lainnya yang terkadang dilanggar oleh perusahaan supplier maupun perusahaan yang mempekerjakan karyawan outsourcing.

Maka dari itu, harus ada semacam fungsi pengawasan oleh pihak pemerintah dan lembaga terkait agar tidak ada lagi pelanggaran. Harapannya adalah untuk menciptakan iklim industri yang sehat dengan tenaga kerja outsourcing yang memiliki keahlian dan keterampilan.

Baik perusahaan maupun tenaga kerja juga harus mengetahui perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara edukasi secara sistematis agar tercipta sebuah win win solution baik bagi perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintah di era pasar bebas yang semakin kompetitif.

Itulah sekilas gambaran mengenai outsourcing di Indonesia. Saat ini, untuk mengatur pekerja di perusahaan, baik outsourcing maupun kontrak, semakin mudah dengan adanya aplikasi software HR seperti KaryaONE. Berbagai fiturnya dapat membantu Anda dalam mengelola gaji, cuti, hingga absensi karyawan. Semoga bermanfaat!

Sumber : cio.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to Blog