Pengertian Pajak Penghasilan Badan dan Cara Menghitungnya

pajak penghasilan badan

Jika anda memiliki badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), atau badan lain dalam bentuk seperti kongsi, firma, koperasi, yayasan, organisasi, dana pensiun, dan sejenisnya yang sesuai secara definitif dengan apa yang disebut dengan perkumpulan bersama pihak-pihak dengan kepentingan yang sama, berarti anda wajib membayarkan Pajak Penghasilan Badan.

Pajak Penghasilan Badan sendiri adalah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan bukan oleh perorangan melainkan oleh suatu badan, sebagaimana sudah anda baca di atas.

Pajak Penghasilan Badan ini masuk dalam subjek pajak dalam negeri. Berarti badan usaha manapun di Indonesia wajib membayar pajak terhitung sejak didirikan, dan hanya akan berakhir saat badan usaha tersebut dibubarkan.

Banner KaryaOne - Payroll Software Indonesia

Istilah Penting yang Perlu Dicatat

Sebelum anda mengetahui cara menghitung Pajak Penghasilan Badan, ada baiknya anda mengenal beberapa istilah ini.

Penghasilan Neto Fiskal

Pertama, penghasilan neto fiskal, yakni penghasilan bersih yang diterima oleh badan usaha oleh wajib pajak dalam negeri.

Ini termasuk penghasilan dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh badan. Penghasilan neto fiskal juga berarti, telah melewati penyesuaian fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kompensasi Neto Fiskal

Istilah kedua yang perlu anda ketahui adalah, kompensasi neto fiskal. Kompensasi neto fiskal ini merupakan kerugian yang dialami oleh badan usaha.

Penghasilan Kena Pajak

Jadi hasil akhir dari penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi neto fiskal ini adalah nilai penghasilan yang akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan atau disebut juga dengan istilah penghasilan kena pajak.

Tarif Pajak

Tarif pajak yang diatur oleh sistem perpajakan di Indonesia untuk badan sebesar 25%. Persentase ini dihitung dari nominal penghasilan kena pajak yang sudah dikalkulasi sebelumnya.

Semua proses ini dilakukan oleh badan dan diwajibkan melakukan pembukuan saat menghitung penghasilan kena pajak, untuk menjaga rekam wajib pajak badan yang bersangkutan.

Cara Penghitungan

Seperti sudah anda baca di atas, berikut akan dijabarkan lebih detail bagaimana menghitung dalam pembukuan kemudian.

Besaran pertama yang dihitung tentu saja penghasilan neto fiskal tadi. Besaran ini dihitung dengan menjumlahkan semua pemasukan selama satu tahun.

Perlu anda perhatikan saat menghitung pemasukan, bahwa penghasilan yang sudah bersifat final (sudah dipotong pajak) tidak perlu lagi dimasukkan dalam penghitungan.

Besaran kedua yang dihitung adalah mengurangi biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh badan usaha anda selama setahun, yaitu kompensasi neto fiskal.

Ini termasuk biaya belanja untuk keperluan operasional, gaji dan tunjangan pegawai, biaya sewa, bunga pinjaman, biaya aktivitas kerja seperti perjalanan, akomodasi, promosi, dan juga biaya administrasi.

Termasuk juga biaya depresiasi dan amortisasi. Biaya yang pada dasarnya berhubungan dengan kegiatan usaha atau operasional badan.

Lalu hal terakhir yang perlu anda lakukan adalah memastikan bahwa biaya-biaya yang tidak perlu dikurangkan harus dikeluarkan dari penghitungan.

Ini adalah metode koreksi fiskal untuk memastikan penghitungan yang tepat. Agar hasil dari pengurangan ini merujuk pada hasil akurat untuk penghasilan kena pajak.

Apabila Anda bingung menghitung pajak penghasilan, Anda dapat menggunakan aplikasi kalkulator pajak yang tersedia online.

Hal Lainnya yang Perlu Diketahui

Dalam proses penghitungan bisa saja terjadi dimana tidak ada penghasilan kena pajak.

Dengan kata lain jika badan mengalami kerugian fiskal, karena kompensasi neto fiskal yang lebih besar, maka menurut peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak RI, kerugian tersebut akan dikompensasikan.

Dikompensasikan ini maksudnya adalah menutup kerugian dengan menggunakan penghasilan terhitung tahun pajak berikutnya, sampai dengan lima tahun ke depan secara berturut-turut.

Diantara banyak badan yang wajib membayar Pajak Penghasilan Badan ini, ada beberapa badan yang dikecualikan oleh pemerintah dari kewajiban membayar.

Badan-badan ini termasuk badan perwakilan Negara asing, Organisasi Internasional dimana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut sebagai pra syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta beberapa unit dari badan pemerintahan yang memenuhi persyaratan tidak wajib pajak.

Persyaratan tidak wajib pajak untuk badan pemerintahan ini adalah badan tersebut merupakan badan yang dibentuk berdasarkan ketentuang dan/atau peraturan undang-undang.

Lalu pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD, serta pemasukannya dialirkan ke dalam anggaran pemerintah.

Sumber : Pajak.go.id

__________
KaryaONE adalah HR dan Software Payroll Indonesia yang membantu menyederhanakan proses administrasi SDM, sehingga Anda bisa lebih fokus pada bisnis Anda. Solusi yang kami berikan meliputi pengelolaan absensi, cuti, izin, lembur, penggajian, dan talent management. KaryaONE terjangkau bagi semua kalangan pelaku bisnis, mulai dari UKM, UMKM hingga korporasi. Gunakan KaryaONE sekarang juga, coba gratis 30 Hari atau undang demo.

Banner KaryaOne - Solusi HR, Payroll dan Talent management Indonesia

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *