Informasi Peraturan THR (Tunjangan Hari Raya)

peraturan thr

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) adalah salah satu tanggung jawab perusahaan atau pengusaha kepada setiap karyawannya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ada banyak informasi seputar peraturan THR yang perlu untuk diketahui oleh karyawan dan perusahaan/pengusaha, agar keduanya sama-sama memenuhi tanggung jawab dan mendapatkan haknya.

Jangan sampai Anda kekurangan informasi seputar peraturan THR sehingga membuat salah satu pihak merasa dirugikan.

Apa itu THR?

THR merupakan jenis tunjangan yang diberikan oleh perusahaan/pengusaha kepada karyawan pada hari raya keagamaan masing-masing.

Apa dimaksud hari raya keagamaan di sini adalah Idul Fitri untuk karyawan beragama Islam, Natal untuk karyawan beragama Katolik atau Kristen, Nyepi untuk karyawan beragama Hindu dan Waisak untuk karyawan beragama Budha.

Apa Landasan Hukum Negara Mengenai THR?

Ketentuan mengenai THR yang dibuat oleh pemerintah diatur dalam Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994.

Siapa yang Wajib Membayar THR?

Berdasarkan peraturan THR yang telah disebutkan sebelumnya, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan gaji wajib memberikan THR, termasuk perusahaan, yayasan, perorangan atau perkumpulan.

Apakah Semua Karyawan Berhak Menerima THR?

THR diberikan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan berlaku terhadap seluruh karyawan dengan status kerja apapun (tetap, kontrak dan paruh waktu).

Berapa Besar THR yang Harus Dibayarkan?

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan, besarnya THR yang harus dibayarkan memiliki ketentuan:

  • Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar satu bulan upah
  • Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 bulan upah
Baca juga:  5 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Memecat Karyawan

Apakah Perusahaan Bisa Membayarkan THR dengan Nominal Lebih Tinggi dari Ketentuan Pemerintah?

Perusahaan diperbolehkan membayar THR lebih dari ketentuan yang ada jika memiliki Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau kesepakatan kerja dengan karyawan yang memuat tentang nominal THR tersebut.

Apakah Perusahaan Bisa Memberikan THR dalam Bentuk Lain?

Berdasarkan Permenaker No.6/2016 Pasal 6, THR diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.

Jika perusahaan bermaksud memberikan tambahan THR dalam bentuk lain berupa kado misalnya, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-04/MEN/1994, yakni:

  • Harus ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha terlebih dahulu
  • Nilai yang diberikan dalam bentuk non tunai maksimal 25% dari seluruh nilai THR yang seharusnya diterima karyawan
  • Barang tersebut selain minuman keras, obat-obatan
  • Diberikan bersamaan dengan pembayaran THR

Apakah Perusahaan Bisa Memotong Jumlah THR Karyawan Karena Alasan Tertentu?

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, THR karyawan dapat dipotong oleh perusahaan/pengusaha karena pekerja memiliki utang di perusahaan.

Namun besarnya potongan tidak boleh melebihi 50% dari pembayaran THR yang seharusnya diterima. Selain itu, cicilan utang karyawan ke perusahaan/pengusaha harus memiliki bukti tertulis.

Kapan THR Dibayarkan?

THR wajib dibayarkan maksimal tujuh hari sebelum hari raya keagamaan (H-7) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Permenaker No. PER-04/MEN/1994. Hal ini bertujuan agar karyawan bisa memiliki cukup waktu untuk menikmatinya bersama keluarga.

Karyawan bisa meminta THR mereka untuk diberikan pada hari raya lain selain hari raya keagamaan mereka. Misalnya pemeluk agama Budha yang seharusnya menerima saat Waisak bisa meminta THR mereka pada saat hari raya Imlek atau bahkan Idul Fitri yang lebih umum.

Baca juga:  Cara Mendirikan PT & Syarat yang Harus Dilengkapi

Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Apakah Karyawan yang Ingin Resign Sebelum Pembagian THR Tetap Berhak Menerimanya?

Jika terdapat pekerja yang ingin mengajukan resign namun telah bekerja lebih dari satu tahun dan telah berstatus karyawan tetap, maka ia berhak menerima THR dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat 1 Permenaker No.6/2016, yaitu 30 hari.

Maksud dalam hal ini adalah jika hubungan kerja berakhir dalam jangka waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan karyawan tersebut, maka ia tetap berhak mendapatkan THR.

Apa Sanksi yang Diterima Perusahaan Jika Telat Atau Tidak Membayar THR?

Jika terdapat keterlambatan pembayaran THR, maka perusahaan/pengusaha akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Permenaker No.6/2016 Pasal 10.

Pengenaan denda tetap mengharuskan perusahaan/pengusaha membayarkan THR kepada setiap karyawannya.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 17 UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, perusahaan/pengusaha tidak membayar atau melanggar ketentuan pembayaran THR akan terkena ancaman hukuman pidana ataupun denda. Selain itu, mereka juga akan dikenai sanksi berupa:

  • Teguran tertulis
  • Pembatasan kegiatan usaha
  • Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
  • Pembekuan kegiatan usaha

Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa hukuman kurungan dapat dikenakan paling lama tiga bulan kurungan atau denda sebesar maksimal Rp 100ribu.

Apa yang Harus Karyawan Lakukan Terdapat Pelanggaran THR yang Dilakukan Oleh Perusahaan?

Anda bisa melakukan pengaduan ke Dinas Tenaga kerja Setempat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai provinisi tempat Anda bekerja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *