Apa itu PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)?

Back to Blog
perjanjian kerja waktu tertentu pkwt

Sebagai seorang praktisi HR atau pemilik bisnis dan perusahaan, Anda wajib mengetahui berbagai macam peraturan ketenagakerjaan termasuk mengenai pelaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pasalnya PKWT dibutuhkan jika perusahaan ingin menerapkan sistem kontrak pada karyawan tertentu.

Untuk contoh PKWT, Anda dapat melihat post kami mengenai Contoh Surat Perjanjian Kerja.

Apa itu PKWT?

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV.2004, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

Pada dasarnya, PKWT mengatur hubungan pekerja dengan perusahaan atau pengusaha yang terdiri dari faktor jabatan, gaji, tunjangan, fasilitas dan hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi.

Berapa Lama Waktu Berlaku PKWT?

Menurut UU No.13/2003 pasal 59 ayat 4, PKWT hanya boleh diberlakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Dapat disimpulkan bahwa waktu maksimal perusahaan “mengikat” karyawan dengan PKWT adalah selama tiga tahun.

Jika Anda ingin memperpanjang PKWT, maka perusahaan wajib memberitahukan karyawan bersangkutan secara tertulis paling lama tujuh hari sebelum masa PKWT atau kontrak berakhir.

Baca juga:  Inilah Pentingnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jika hal ini tidak dilakukan, maka perjanjian kerja akan batal secara hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang diatur dalam UU No.13/2003 pasal 59 ayat 5.

Perjanjian kerja yang baru dapat diterapkan dalam PKWT dengan dasar UU No.13/2003 pasal 59 ayat 6, di mana disebutkan bahwa pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun.

Pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT. Hal ini diberlakukan misalnya jika ada pekerjaan yang belum dapat diselesaikan padahal masa PKWT akan atau sudah berakhir.

Apabila PKWT tidak melalui melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT.

Apa Saja Jenis Pekerjaan yang Bisa Menggunakan PKWT?

Pekerjaan yang Selesai Sekali/Sementara (Penyelesaian Paling Lama Tiga Tahun)

  • Jika ada pekerjaan yang selesai lebih cepat daripada waktu perjanjian, maka PKWT berakhir secara resmi berdasarkan hukum pada saat penyelesaian pekerjaan
  • PKWT wajib mencangkup batasan waktu mengenai kapan suatu pekerjaan dinyatakan selesai
  • Jika pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, maka dapat dilakukan pembaruan PKWT
  • Pembaruan dilakukan 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja (selama 30 hari tersebut tidak diperbolehkan adanya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan/pengusaha)
Baca juga:  Daftar UMP 2017 di 34 Provinsi se-Indonesia

Pekerjaan Musiman

  • PKWT hanya dapat diberlakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu
  • Pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi target tertentu bisa dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman
  • PKWT untuk pekerjaan musiman tidak dapat mengalami pembaruan

Pekerjaan yang Terkait Dengan Produk/Kegiatan Baru Atau Produk Tambahan yang Masih dalam Percobaan

  • PKWT untuk jenis pekerjaan ini hanya dapat diberlakukan untuk jangka waktu maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali paling lama setahun
  • PKWT tidak dapat mengalami pembaruan
  • PKWT hanya diberlakukan bagi karyawan yang melakukan pekerjaan di luar pekerjaan/kegiatan yang biasa dilakukan perusahaan

Pekerjaan Harian/Lepas

  • PKWT dapat diberlakukan untuk pekerjaan tertentu yang sering mengalami perubahan dalam hal waktu dan volumen pekerjaan
  • Upah dibayar berdasarkan jumlah kehadiran karyawan
  • PKWT dilakukan dengan ketentuan karyawan bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan
  • Apabila karyawan bekerja selama 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut, maka PKWT berubah menjadi PKWTT
  • Perusahaan/pengusaha wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis
  • Wajib mencantumkan alamat/nama perusahaan, nama/alamat karyawan, jenis pekerjaan yang dilakukan dan besar upah

Comments (10)

  • NoName Reply

    Permisi min, saya mau nanya. ada perusahaan A yang mempunyai suatu usaha rental pc/laptop kemudian mendapatkan kontrak dengan perusahaan B dengan ikatan kontrak selama 3 tahun untuk pc/laptop perusahaan A, kemudian perusahaan memperkerjakan orang d3ngan status PKWT dengan maksud menjadi PIC uunitmereka yg direntalkan, jika setelah 3 tahun perusahaan B memperpanjang kontrak untuk rental unit tersebut lagi, lalu bagaimana status pekerja yang ada pada perusahaan A tersebut? Bagaimana si pekerja pada perusahaan A menyikapinya? Lalu bagaimana solusinya?
    Terimakasih

    September 12, 2017 at 11:46 am
    • Admin KaryaONE Reply

      PKWT ini hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun (lihat Pasal 59 ayat [4] UUK). Jadi, PKWT dibuat untuk maksimal 3 (tiga) tahun dan apabila suatu PKWT dibuat melebihi waktu tersebut demi hukum menjadi PKWTT atau dengan kata lain karyawan tersebut menjadi karyawan permanen.

      September 12, 2017 at 4:42 pm
  • irene Reply

    mau tanya kalo kary msk pkwt 1 selama 6 bulan pkwt 2 selama 1 tahun trs jeda seminggu utk perpanjangan pkwt 3 boleh gak kary tsb dikontrak slama 2 tahun mohon infonyanya terimakasih

    Maret 14, 2018 at 2:11 pm
    • Admin KaryaONE Reply

      Hi Irene,
      Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu kita lihat peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 4. Undang-undang tersebut mengizinkan modifikasi PKWT dengan ketentuan sebagai berikut:

      “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

      Dalam hal perpanjangan PKWT karena pekerjaan tersebut belum selesai, maka pengusaha harus memberitahukannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian berakhir.
      Sementara untuk pembaruan PKWT, hanya dapat diadakan setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang sebelumnya.
      Namun begitu, jika setelah dievaluasi perjanjian kerja tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dijabarkan pada kepmen, maka pekerjaan tersebut harus menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
      Sementara jika ternyata situasi menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan tetap, maka perjanjiannya pun juga harus diubah dengan perjanjian kerja bersama yang lebih dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan karyawan.

      Dengan melihat pada peraturan tsb. di atas seharusnya tidak ada PKWT 3.

      Maret 20, 2018 at 11:30 am
  • Nopriyan Reply

    Mau tanya sabtu kemarin saya tanda tangan kontrak, tes tertulis dan belum sempat saya baca semua kontraknya karna sudah di minta oleh managernya, katanya saya di kontrak untuk 2 bulan kalau bagus nanti di perpanjang lagi

    Yang mau saya tanyakan Nah saya belom mulai kerja kalo saya batalkan tanpa memberi kabar bagaimana ??? Sampai saat ini pun saya juga belom kerja bisa atau tidak kalau seperti itu

    Mei 12, 2018 at 1:34 am
    • Admin KaryaONE Reply

      Halo Nopriyan,
      Seharusnya setelah tanda tangan kontrak, setiap pihak menyimpan copy kontraknya. Jadi Anda bisa membaca tentang perjanjian lengkap di kontrak itu. Bagaimana tentang aturan pembatalan apakah ada konsekuensinya atau tidak.

      Mei 17, 2018 at 9:34 am
  • Narto Reply

    Permisi min,
    Mau tanya.
    Ada kasus gini : si andi bekerja di PT.A kontrak PKWT untuk project 1. Setelah 3 tahun (2+1 dua kali kontrak), si andi di kontrak lagi di PT.A untuk project 2 kontrak PKWT selama 3 tahun(2+1 dua kali kontrak).
    Apakah kontraknya tetap PKWT atau berubah jd PKWTT…??
    Terima kasih.

    Juni 4, 2018 at 9:26 am
    • Admin KaryaONE Reply

      Hi Narto,
      Itu tergantung jika Anda memang kontrak itu per project maka sama sekali tidak ada masalah, tapi jika kontrak per waktu maka PKWT berubah jadi PKWTT.

      Juli 6, 2018 at 3:58 pm
  • udhi Reply

    Permisi min,

    Saya mau tanya gimana kalau ada kasus si Ali bekerja mulai bulan 4 Mei 2016 dengan status percobaan selama 6 bln setelah 6 bln si ali tidak pernah dapat surat pengangkatan ataupun surat kontrak. akan tetapi pernah secara lisan untuk percobaannya di teruskan nanti akan dipertimbangkan kembali.

    yang ingin saya tanyakan
    1. Gimana staus si Ali
    2. Bila si Ali di berhentikan pada 4 juli 2017 apakah ali dapat pesangon atau tidak dan apakah tunjangan cutinya sudah ada juga?

    Terima kasih.

    Agustus 1, 2018 at 10:34 am
    • Karyaone Mod Reply

      Hi Udhi,
      Pasal 51 UUK menyebutkan bahwa, Perjanjian Kerja dapat dibuat baik secara “TERTULIS” ataupun “LISAN”. Perjanjian Kerja Saudara adalah “SAH”, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUK, yaitu:
      1) Kesepakatan kedua belah pihak;
      2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
      3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
      4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

      Pasal 57 ayat (1) dan (2) UUK, yang mensyaratkan untuk pembuatan secara tertulis terhadap PKWT, apabila ternyata PKWT tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka secara otomatis Perjanjian Kerja tersebut menjadi PKWTT. Dengan demikian, Anda memiliki hak-hak sebagai karyawan yang berstatus PKWTT, yaitu :
      1)Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP), upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
      2)Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan lain-lain yang berlaku di perusahaan;
      3)Berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari pengusaha;
      4)Berhak atas perlindungan keselamatan kerja, kesehatan, kematian, dan penghargaan;
      5)Berhak atas kebebasan berserikat dan perlakuan HAM dalam hubungan kerja.

      Namun, implementasi peraturan ini dalam perusahaan, harus Anda pastikan lagi kepada pihak Human Resources.

      Terima kasih.

      Agustus 6, 2018 at 2:05 pm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to Blog