Ringkasan Lengkap UU Ketenagakerjaan di Indonesia

Back to Pos

UU ketenagakerjaan – Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan dan undang-undang untuk mengatur masyarakatnya agar melakukan aktivitas dengan baik seperti yang diharapkan.

Termasuk pula dalam bidang ketenagakerjaan. Di Indonesia, peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku adalah UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 dan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya.

Ada beberapa poin penting dalam kedua UU Ketenagakerjaan tersebut yang patut untuk Anda pelajari, baik sebagai pengusaha maupun karyawan. Berikut ringkasannya yang bisa Anda simak.

banner_karyaone

Pengertian pengusaha dan perusahaan menurut UU Ketenagakerjaan

Di era modern seperti sekarang, usaha baru pun mulai bermunculan dan membuat pemerintah dituntut untuk lebih merinci kembali mengenai pengertian pengusaha dan perusahaan.

Mengenai pengertian pengusaha dan perusahaan sudah diatur dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2017. Dalam peraturan ini, yang disebut pengusaha adalah perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri maupun bukan bukan milik sendiri.

Selain itu, badan hukum yang digunakan adalah badan hukum yang ada di Indonesia, termasuk pula pengusaha yang berada di luar Indonesia dengan badan hukum Indonesia.

Sementara untuk perusahaan, berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tersebut pengertiannya adalah usaha yang sudah berbadan hukum maupun yang belum, milik perseorangan, persekutuan, maupun badan hukum yang dimiliki oleh negara maupun swasta yang mempekerjakan karyawan dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.

Kategori perusahaan berikutnya adalah berbentuk usaha sosial dan usaha lainnya yang memiliki pengurus dan mempekerjakan karyawan dengan imbalan berupa gaji atau upah maupun imbalan tertentu.

Lalu, bagaimana dengan mekanisme jam kerja dan cuti karyawan? Akan dijelaskan di poin berikutnya.

Tentang jam kerja dan cuti karyawan menurut UU Ketenagakerjaan

Peraturan tentang jam kerja dan cuti karyawan di Indonesia masih mengacu pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013. Terutama seperti yang ada dalam pasal 77, yakni selama 40 jam per minggu.

Rinciannya adalah 7 jam untuk 6 hari kerja atau 8 jam untuk 5 hari kerja. Selebihnya, apabila melebihi jam kerja tersebut, maka perusahaan wajib membayar upah lembur karyawannya. Waktu lembur karyawan pun terbatas, yakni maksimal 3 jam per hari atau 14 jam per minggunya.

Sedangkan mengenai cuti karyawan, dijabarkan dalam pasal 79 yang mengatur tentang cuti hingga jam istirahat karyawan. Untuk jam istirahat kerja minimal 30 menit setelah bekerja 4 jam terus menerus dan jam istirahat ini tidak dihitung jam kerja.

Sementara istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja. Cuti tahunan yang diberikan perusahaan haruslah minimal 12 hari kerja setelah karyawan bekerja 12 bulan terus menerus.

Selain itu juga diatur tentang cuti datang bulan, cuti melahirkan, cuti istirahat setelah keguguran, dan kesempatan menyusui bagi karyawati.

Skala upah dalam UU Ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan lama secara jelas menjabarkan tentang upah yang diperoleh oleh karyawan yang meliputi upah minimum, upah lembur, tidak masuk kerja karena berhalangan, kegiatan lain di luar pekerjaan, dan sebagainya.

Sebenarnya Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013, di mana penghitungan gaji bisa dilakukan bersamaan dengan beragam kompensasi dan benefit lain. Contohnya saja tunjangan kehadiran, upah lembur, serta asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja.

Upah ini diberikan apabila karyawan telah selesai melakukan pekerjaannya, dan diberhentikan ketika tidak dalam masa kontrak atau masa kontrak kerja putus.

Namun, ada beberapa kondisi perusahaan yang harus membayarkan upah atau gaji tersebut, seperti saat karyawan sakit, menikah, sakit karena datang bulan, menjalankan kewajiban negara, melaksanakan hak istirahat, tugas pendidikan dari perusahaan, dan lainnya.

Pembayaran upah karyawan saat ini juga semakin mudah jika dibandingkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan sekarang terdapat payroll software seperti KaryaONE yang bisa digunakan oleh perusahaan. Selain mempermudah pembayaran, software tersebut juga dapat meminimalisir risiko kesalahan. Semoga penjabaran tentang ringkasan UU ketenagakerjaan di atas dapat membantu Anda dalam memahami peraturan pemerintah mengenai usaha yang Anda jalankan.

Sumber : ugm.ac.id

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to Pos